Masa Depan Israel dalam Bahaya? Setengah Warga Negara Khawatir akan Masa Depan yang Suram

Jerusalem, Islamic Geographic – Sebuah jajak pendapat mengungkapkan bahwa hampir setengah dari warga Israel percaya bahwa masa depan negara pendudukan Israel akan menjadi “terburuk” dalam beberapa tahun mendatang.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Institut (Kantra) independen dan dipublikasikan oleh radio Ibrani menunjukkan bahwa 48% warga Israel percaya bahwa masa depan negara Israel akan menjadi “terburuk” dalam beberapa tahun mendatang, sedangkan 20% percaya bahwa situasinya akan “lebih baik” dan 19% percaya bahwa tidak akan berubah.

Baca juga: Partai Ennahdha Tunisia Menunjuk Pemimpin Sementara Usai Penangkapan Ghannouchi, ini sosoknya

Hasil jajak pendapat ini muncul saat terdapat perpecahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara pendukung dan penentang rencana kontroversial pemerintah untuk mengubah sistem peradilan. Selama lebih dari 12 minggu, protes telah terjadi di seluruh wilayah negara pendudukan, yang diikuti oleh puluhan ribu orang yang menentang rencana tersebut.

Pihak oposisi mengatakan bahwa rencana ini merupakan “kudeta peradilan” dan “awal dari akhir demokrasi”, sementara Netanyahu mengulangi dan menegaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk “mengembalikan keseimbangan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang telah dilanggar selama dua dekade terakhir,” menurutnya.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh institut tersebut menunjukkan bahwa 64 persen warga Israel khawatir dengan konsekuensi ekonomi dari perubahan hukum, sementara 56 persen melihat adanya kaitan antara undang-undang tersebut dan pengadilan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Baca juga: Krisis Sudan: Potensi Merebaknya Konflik ke Negara-Negara Sekitarnya

Pada bulan Januari lalu, Gubernur Bank Israel (Bank Sentral) Amir Yaron mengungkapkan kekhawatirannya bahwa rencana pemerintah Netanyahu akan merusak peringkat kredit negara tersebut.

Dia memperingatkan bahwa “situasi seperti ini dapat merusak ekonomi Israel dan mendorong perusahaan-perusahaan internasional untuk menghindari berinvestasi di Israel,” dan kemudian, lebih dari satu perusahaan, termasuk “Hitech” yang mengkhususkan diri dalam teknologi canggih, mengumumkan niatnya untuk meninggalkan negara tersebut.

Para penentang Netanyahu mengatakan bahwa Netanyahu bermaksud memanfaatkan rencananya yang bertujuan melemahkan kekuasaan yudisial untuk alasan termasuk mempengaruhi jalannya persidangan terhadap dirinya.

Baca juga: Membaca konflik Sudan, Apakah Realitas Baru akan Terbentuk di Kawasan Ini?

Menurut hasil survei tersebut, 46 persen warga Israel menyalahkan koalisi pemerintah atas perselisihan yang muncul akibat undang-undang yang diusulkan terkait kekuasaan yudisial. Sementara itu, 33 persen menyalahkan pihak oposisi, dan 21 persen tidak memiliki pendapat mengenai masalah tersebut.

Sejak Mei 2020, Netanyahu telah diadili atas kasus-kasus korupsi yang meliputi suap, penipuan, dan pengkhianatan kepercayaan. Perdana Menteri Netanyahu membela diri dan menuduh yudisial bersekongkol melawan dirinya.