Khartoum, Islamic Geographic – Pertempuran yang pecah di Sudan pada 15 April telah mengakibatkan kematian ratusan orang dan meledaknya krisis kemanusiaan yang disertai dengan pengungsian ribuan orang dari rumah mereka, serta memaksa negara-negara asing untuk mengevakuasi warganya karena takut terjadi perang saudara yang meluas di wilayah yang sudah tidak stabil.
Apa yang memicu kekerasan meledak?
Ketegangan antara Pasukan militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RFS) telah meningkat selama beberapa bulan setelah keduanya berpartisipasi dalam penggulingan pemerintah sipil dalam kudeta Oktober 2021.
Baca juga: Amerika Mediasi, Gencatan Senjata Selama 3 Hari di Sudan
Sengketa itu meletus karena rencana yang didukung internasional untuk memulai proses transisi baru dengan pihak sipil. Seharusnya ada kesepakatan final yang ditandatangani pada awal April, tepat pada peringatan keempat penggulingan Presiden Omar al-Bashir dalam pemberontakan rakyat.
Menurut rencana, baik militer maupun Pasukan Dukungan Cepat harus menyerahkan kekuasaan, dan kemundian muncul dua masalah yang menjadi perdebatan khusus. Pertama, jadwal integrasi Pasukan Dukungan Cepat ke dalam kekuatan militer resmi, dan kedua adalah waktu resmi militer ditempatkan di bawah pengawasan sipil.
Ketika pertempuran pecah, kedua belah pihak saling menuduh memicu kekerasan. Militer menuduh Pasukan Dukungan Cepat melakukan mobilisasi yang tidak sah dalam beberapa hari sebelumnya, dan Pasukan Dukungan Cepat, yang merambah ke posisi strategis kunci di Khartoum, mengatakan militer berusaha merebut kekuasaan secara total dalam persekongkolan dengan pendukung al-Bashir.
Siapakah yang bertarung dalam konflik tersebut?
Pihak-pihak utama dalam konflik kekuasaan adalah Jenderal Pertama Abdul Fattah al-Burhan, pemimpin militer dan ketua Dewan Kedaulatan Sudan sejak tahun 2019, dan Jenderal Pertama Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemeti, Wakil Ketua Dewan dan pemimpin Pasukan Dukungan Cepat.
Baca juga: Krisis Sudan: Potensi Merebaknya Konflik ke Negara-Negara Sekitarnya
Dengan majunya rencana transisi politik baru, Hemeti berkoalisi dengan kekuatan sipil dari Aliansi Kekuatan Kebebasan dan Perubahan, yang berbagi kekuasaan dengan militer dalam periode yang dimulai dari penangkapan Bashir dan kudeta tahun 2021.
Para diplomat dan analis mengatakan ini adalah bagian dari strategi Hemeti untuk membuat dirinya menjadi seorang negarawan dan memperkuat posisinya di pusat kekuasaan. Aliansi Kekuatan Kebebasan dan Perubahan serta Hemeti, yang menjadi kaya dari tambang emas dan proyek lainnya, menekankan pentingnya mengabaikan pendukung Bashir dan mantan pejuang yang telah memperoleh pengaruh setelah kudeta dan memiliki akar yang dalam di dalam militer.
Pendukung Bashir dan beberapa faksi pemberontak yang mendukung militer menentang kesepakatan transisi baru.
Apa bahaya yang ditimbulkan?
Pemberontakan rakyat telah membangkitkan harapan untuk mengakhiri beberapa dekade kekuasaan otoriter, konflik internal, dan isolasi ekonomi yang telah mendera Sudan dan populasi 46 juta jiwa di bawah pemerintahan Bashir.
Baca juga: Membaca konflik Sudan, Apakah Realitas Baru akan Terbentuk di Kawasan Ini?
Konflik saat ini yang terpusat di salah satu kawasan perkotaan terbesar di Afrika, dapat menghancurkan harapan tersebut dan mengguncangkan stabilitas kawasan yang telah lama terganggu di sekitar wilayah pesisir Laut Merah dan Tanduk Afrika.
Konflik ini juga dapat memainkan peran dalam persaingan pengaruh di kawasan antara Rusia dan Amerika Serikat, serta kekuatan regional yang mendekati berbagai kekuatan di Sudan.
Apa peran pihak internasional?
Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, tidak mengambil posisi yang jelas mengenai tahap transisi menuju pemilihan demokratis setelah jatuhnya Bashir. Negara-negara ini kemudian menangguhkan dukungan finansial mereka terhadap Sudan setelah kudeta, lalu mendukung rencana untuk memulai tahap transisi baru dan membentuk pemerintahan sipil.
Baca juga: Strafor: 4 skenario kemungkinan konflik di Sudan
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berusaha membentuk jalur peristiwa di Sudan karena mereka percaya bahwa transisi ke demokrasi jauh dari pemerintahan Bashir akan menghilangkan pengaruh Islamis dan meningkatkan stabilitas di wilayah tersebut.
Negara-negara Teluk melanjutkan investasi di sektor-sektor seperti pertanian karena Sudan memiliki potensi besar, selain sektor pelabuhan di sepanjang pantai Laut Merah.
Rusia mencoba membangun pangkalan angkatan laut di Laut Merah, sementara banyak perusahaan Uni Emirat Arab menandatangani kesepakatan investasi.
Al-Burhan dan Hemeti memiliki hubungan erat dengan Arab Saudi setelah mengirim pasukan untuk ikut serta dalam operasi yang dipimpin oleh Arab Saudi di Yaman. Hemeti juga menjalin hubungan dengan kekuatan asing lainnya, termasuk Uni Emirat Arab dan Rusia.
Baca juga: The New Yorker: Ghannouchi, Pemimpin yang luar biasa, penangkapannya adalah kekalahan bagi dunia
Mesir, yang dipimpin oleh seorang militer, Presiden Abdel Fattah el-Sisi, yang menggulingkan pendahulunya yang beraliran Islam, memiliki hubungan yang baik dengan al-Burhan dan tentara Sudan, dan baru-baru ini mendukung jalur alternatif untuk melakukan negosiasi politik melalui pihak yang terkait erat dengan militer dan pemerintahan Bashir sebelumnya.
Apa skenario yang akan terjadi?
Para pihak internasional telah mengimbau agar penghentian tembak-menembak dilakukan dan kembali ke meja perundingan, namun tidak ada indikasi yang mengarah pada penyelesaian dari kedua faksi yang sedang berperang meskipun intensitas pertempuran telah menurun sehingga memungkinkan negara-negara asing untuk mengevakuasi beberapa warga negaranya dari Sudan.
Baca juga: Normalisasi Hubungan Iran – Arab, Israel meradang
Krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di negara yang sudah bergantung pada bantuan untuk memberi makan rakyatnya dapat menyebabkan terjadinya pengungsian yang besar. Sekitar 20 ribu orang telah meninggalkan Sudan menuju Chad yang berdekatan dan 10 ribu orang ke selatan Sudan, sementara jumlah yang meninggalkan ke utara menuju Mesir semakin meningkat.
Tentara Sudan menggambarkan Pasukan Dukungan Cepat sebagai pasukan pemberontak dan meminta agar mereka dihapuskan, sedangkan Hamdok Mohamed Abdalla, kepala Dewan Kedaulatan Sudan, menggambarkan Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), komandan Pasukan Dukungan Cepat, sebagai penjahat dan menyalahkan dia atas kerusakan yang terjadi di negara tersebut.
Meskipun militer Sudan memiliki sumber daya yang maju, termasuk kekuatan udaranya dan sekitar 300 ribu personel, pasukan Pasukan Dukungan Cepat yang berjumlah sekitar 100 ribu telah menyebar di kota-kota besar.
Baca juga: Partai Ennahdha Tunisia Menunjuk Pemimpin Sementara Usai Penangkapan Ghannouchi, ini sosoknya
Konflik terjadi ketika negara tersebut sedang mengalami krisis ekonomi jangka panjang dan meningkatnya kebutuhan kemanusiaan yang luas.
Pasukan Dukungan Cepat juga dapat memanfaatkan dukungan dan hubungan suku di wilayah Darfur barat, di mana pasukan ini awalnya berasal dari milisi yang berperang bersama pasukan pemerintah untuk mengalahkan pemberontak dalam perang yang mematikan yang meningkat setelah tahun 2003.
Reuters | Alaraby | Islamic Geographic
