Sidang DK-PBB Bahas Palestina: Rusia Salahkan Israel atas Eskalasi Kekerasan di Palestina, Wakil Israel Tinggalkan Sidang, PBB Tenangkan Suasana

Yerusalem, Islamic Geographic – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan pada Selasa bahwa penyebab utama dari kekerasan antara Palestina dan Israel adalah tindakan “sepihak” yang dilakukan oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai isu Palestina, seperti yang dilaporkan oleh Itamar Eichner, jurnalis diplomatik dari surat kabar Ibrani “Yedioth Ahronoth”.

Baca juga : Berapa Jumlah Penduduk “Israel” Setelah 75 Tahun menduduki Palestina?

Lavrov menyebutkan bahwa “penyebab utama dari kekerasan antara Palestina dan Israel adalah langkah-langkah (Israel) yang unilateral untuk menciptakan fakta di lapangan dan menggunakan kekuatan untuk melindunginya.”

Ia menambahkan, “Kita tidak dapat menerima ekspansi pemukiman, penghancuran rumah, pengambilalihan tanah (Palestina), dan penangkapan massal. Namun, di sisi lain, kita tidak akan mengabaikan ekstremisme retorika di jalan Palestina.”

Lavrov juga menyatakan, “Dalam latar belakang semua ini, kami percaya bahwa semua faktor harus digabungkan untuk solusi dua negara yang melibatkan negara Palestina dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur.”

Ia menekankan bahwa “kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui negosiasi langsung mengenai semua isu-isu inti.”

Baca juga : Normalisasi Hubungan Iran – Arab, Israel meradang

Dari sisi lain, Menteri Luar Negeri dan Diaspora Palestina, Riyad al-Maliki, dalam pidato selama pertemuan mengatakan: “Proses pengusiran dan penggantian orang Palestina masih berlangsung dengan satu tujuan yang jelas yaitu aneksasi”, mengacu pada upaya Israel untuk mengambil alih Tepi Barat.

Al-Maliki menekankan bahwa “bencana yang menimpa rakyat (Nakba) Palestina telah berlangsung terlalu lama, merupakan pengingkaran hak-hak nasional, kolektif, dan individual terpanjang di dunia, yang disebabkan oleh pendudukan terpanjang dalam sejarah modern”.

Dia juga menyebutkan “pelanggaran harian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan Israel dan terorisme pemukim”.

Al-Maliki meminta pengakuan negara Palestina dan bertanya, “Bagaimana suatu negara yang mendukung solusi dua negara dan perdamaian dapat membenarkan tidak mengakui hingga sekarang negara Palestina yang tanpanya tak akan terwujud solusi dua negara?”.

Dan ia menambahkan, “Jika tidak ada pengakuan negara Palestina sekarang yang berada di bawah ancaman vital, lalu kapan masyarakat internasional akan melakukannya?”.

Baca juga : Peningkatan Peran Tiongkok di Timur Tengah Picu Kekhawatiran Israel

Sebelum sidang Dewan Keamanan, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, meminta penundaan sidang karena peringatan “Hari Peringatan” Israel, namun Rusia yang saat ini menjabat sebagai presiden berkala Dewan Keamanan pada April ini menolak permintaan tersebut, menurut “Yedioth Ahronoth”.

Erdan pun meninggalkan sidang setelah permintaannya ditolak.

Israel’s Memorial Day is sacred for Israelis. Despite my requests, the @UN Security Council met today on the Israeli-Palestinian conflict. To honor their memories, I read the names of our fallen soldiers and victims of Palestinian terror since last year, lit a candle, and left. pic.twitter.com/bYbdP93K8f

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) April 25, 2023

Pada “Hari Peringatan Israel”, warga Israel merayakan peringatan para prajurit yang tewas dalam pertempuran yang dilakukan oleh Israel, dan tahun ini jatuh pada tanggal 25 April.

Sementara itu, koordinator khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk proses perdamaian di Timur Tengah, Tor Wennesland, mengatakan dalam sesi tersebut bahwa dia terus “berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat untuk menenangkan ketegangan di wilayah Palestina, dan merumuskan jalan politik untuk langkah selanjutnya”.

Wennesland menambahkan: “Saya berhubungan dekat dengan pihak-pihak yang terlibat (yang tidak disebutkan namanya) untuk menenangkan ketegangan dan merumuskan jalan politik untuk langkah selanjutnya.”

Baca juga : Menteri Israel akui pernyataannya untuk ‘menghapus’ kota Palestina adalah ‘salah ucap’.

Pejabat PBB itu meminta “semua pihak untuk menunjukkan tingkat kendali diri yang maksimal dan menghindari mengambil tindakan apa pun yang dapat memperburuk situasi, dan mengambil langkah-langkah tegas untuk menerapkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan di Aqaba dan Sharm El-Sheikh”.

Pada tanggal 26 Februari lalu, pertemuan diadakan antara pihak Palestina dan Israel dengan dihadiri oleh perwakilan dari Amerika Serikat, Yordania, dan Mesir di kota Aqaba, Yordania, yang menghasilkan pertemuan lain di Sharm El-Sheikh pada 19 Maret untuk membahas penenangan antara kedua belah pihak.

Wennesland juga menekankan pentingnya “menghormati situasi saat ini di tempat-tempat suci di Yerusalem sesuai dengan peran wakaf Khusus Kerajaan Hasyimiah Yordania”.

Dia juga mengungkapkan dalam sesi tersebut, “kekhawatirannya yang sangat besar tentang kekerasan dan tindakan provokatif selama beberapa minggu terakhir, terutama konfrontasi keras di dalam Masjid Al-Aqsa”.

Baca juga : Sarang Singa, Generasi Baru Pejuang Palestina yang Tak Kenal Kompromi

Kota Jerusalem mengalami ketegangan selama bulan Ramadhan setelah polisi Israel menyerbu Masjidil Aqsa pada tanggal 5 April lalu dan menyerang jamaah dengan memukul, melempar bom suara, dan gas air mata serta melarang mereka untuk beribadah di dalamnya.

Terkait dengan pemukiman Israel, Wennesland mengatakan: “Semua pemukiman ilegal menurut hukum internasional dan merupakan penghalang besar bagi perdamaian.”

Dia mendorong pihak Israel, Palestina, negara-negara di kawasan, dan masyarakat internasional untuk “menunjukkan kepemimpinan dan kembali berpartisipasi serta bekerja secara bersama-sama untuk mencapai perdamaian.”

Dia menekankan bahwa “tujuannya adalah mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik sesuai dengan hukum internasional, keputusan PBB yang terkait, dan kesepakatan sebelumnya untuk mencapai solusi dua negara, yaitu Israel dan negara Palestina yang merdeka, demokratis, terhubung secara geografis, berdaulat, dan mampu untuk hidup.”

At the @UN Security Council, UN Special Coordinator @TWennesland warned that the current trajectory is neither sustainable nor inevitable. He urged all concerned to show leadership, re-engage & work collectively in the pursuit of peace.
His remarks 👇https://t.co/x23JEULK3b pic.twitter.com/jAGoxs0qn1

— UNSCO (@UNSCO_MEPP) April 25, 2023

Dia juga mengatakan bahwa “kedua negara harus dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan di dalam batas yang diakui dan aman berdasarkan perbatasan sebelum 1967 dan Yerusalem harus menjadi ibu kota dari kedua negara.”

Negosiasi antara pihak Palestina dan Israel terhenti sejak April 2014 karena Israel menolak untuk menghentikan pemukiman dan pembebasan sejumlah tahanan Palestina, serta mengabaikan prinsip solusi dua negara (Palestina dan Israel).

Alquds | Anadolu | Islamic Geographic