Jakarta, Islamicgeo.com – Kementerian Luar Negeri Saudi, Kamis (13/10) dalam pernyataan tegasnya kepada pemerintahan Presiden AS Joe Biden, mengatakan bahwa Kerajaan Arab Saudi “tidak menerima segala bentuk dikte”, hal tersebut menyusul permintaan Amerika Serikat untuk menunda pengurangan produksi minyak, yang kemudian ditolak Riyadh.

Baca juga: Jurnalis Yahudi Amerika: Saya dipecat karena mengkritik Israel

Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan mengatakan: “Pemerintah Saudi ingin mengungkapkan, pertama-tama, menolak sepenuhnya terhadap pernyataan-pernyataan ini yang tidak didasarkan pada fakta, yang pada dasarnya adalah upaya untuk menggambarkan keputusan OPEC + di luar kerangka ekonominya, keputusan tersebut diambil dengan suara bulat oleh semua negara OPEC +.”

Dalam hal ini yang dimaksud adalah pernyataan anggota parlemen Amerika, juga pernyataan pemerintah Amerika Serikat, yang menyerang Arab Saudi karena keputusan aliansi “OPEC +” mengurangi produksi minyak.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi menambahkan: “Pada saat Kerajaan Arab Saudi berusaha untuk mempertahankan hubungan erat dengan semua negara sahabat, itu menegaskan pada saat yang sama bahwa Arab Saudi tidak menerima dikte, dan menolak tindakan atau upaya apa pun yang bertujuan untuk mengubah tujuan mulia yang sedang dilakukakan Arab Saudi untuk melindungi ekonomi global dari fluktuasi pasar minyak.”

Baca juga: Pengadilan Eropa Putuskan Larangan Berjilbab di Tempat Kerja

Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut bahwa kelompok “OPEC +” mengambil keputusannya secara independen, sesuai yang berlaku pada organisasi internasional beruoa praktik independen”, mencatat bahwa “hasil pertemuan kelompok OPEC + diadopsi melalui konsensus negara-negara anggota, dan tidak ada negara yang mengambil keputusan tersendiri.”

Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan penolakan totalnya terhadap pernyataan yang mengatakan bahwa keputusan OPEC+ didasarkan pada motif politik terhadap Amerika Serikat.

Konfirmasi penolakan permintaan AS

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menekankan bahwa “pemerintah Kerajaan Arab Saudi, melalui konsultasi terus-menerus dengan pemerintah AS, telah memperjelas bahwa semua analisis ekonomi menunjukkan bahwa menunda pengambilan keputusan untuk jangka waktu satu bulan, seperti yang telah diusulkan, akan memiliki konsekuensi ekonomi yang negatif. ”

Dengan demikian, Riyadh menegaskan bahwa pemerintahan Biden telah meminta Arab Saudi untuk menunda keputusan untuk mengurangi produksi minyak selama sebulan, hal tersebut berarti upaya pemerintah Baiden untuk menunda masalah tersebut sampai setelah pemilihan paruh waktu, yang berarti prediksi kemarahan internal Amerika terhadap Biden.

Baca juga: Ini jumlah kapas yang digunakan untuk Kiswah Kabah

Dukungan Teluk untuk Riyadh

Sementara itu, Dewan Kerjasama Teluk menyambut, Kamis (13/10), pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Saudi, yang mencakup penolakan penuh terhadap pernyataan yang menyerang Arab Saudi pasca dikeluarkannya keputusan “OPEC +”.

Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk, Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf, menyatakan solidaritas penuh dengan Kerajaan Arab Saudi, dan penolakan penuh terhadap pernyataan-pernyataan yang menyerang Arab Saudi dan “yang tidak memiliki fakta,” seperti dilaporkan Arabi21.

Al-Hajraf mengungkapkan “peran penting dan strategis yang dimainkan Arab Saudi di tingkat regional dan internasional dalam bidang saling menghormati antar negara, komitment terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, tidak mengorbankan kedaulatan negara, melindungi ekonomi global dari fluktuasi harga energi dan memastikan pasokannya sesuai dengan kebijakan berimbang yang memperhatikan kepentingan negara produsen dan negara konsumen.

Baca juga: Le Monde: Eropa membiayai dan “Israel” menghancurkan wilayah pendudukan Palestina

Sebelumnya Presiden AS Joe Biden mengatakan, pada hari Rabu, bahwa akan ada konsekuensi bagi Arab Saudi setelah keputusan organisasi “OPEC +” yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi dan termasuk Rusia dan negara-negara lain, untuk mengurangi produksi minyak.

“Saya tidak akan masuk ke apa yang saya pikirkan atau apa yang ada di pikiran saya, tetapi akan ada konsekuensinya,” kata Biden, saat wawancara dengan CNN, yang disiarkan pada hari Rabu.

Menteri Luar Negeri Adel Al-Jubeir menekankan, dalam pernyataan kepada jaringan yang sama, bahwa keputusan itu murni ekonomi, dan tidak selaras dengan Rusia.

Patut dicatat bahwa pada 5 Oktober, aliansi negara pengekspor minyak “OPEC +” mengumumkan pengurangan produksi minyak sebesar dua juta barel per hari, mulai November mendatang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini