Palestina, Islamic Geographic – Satu-satunya hasil yang dapat diharapkan Palestina dari negosiasi politik adalah ekspansi pemukim-penjajah dan pembicaraan tentang konsesi. Ketika Kesepakatan Abraham terus menjadi pusat perhatian, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggambarkannya sebagai terobosan bersejarah meskipun ada berbagai tahapan yang mengarah pada perjanjian normalisasi yang akan datang, anggota parlemen dari Partai Demokrat AS bersikeras untuk memberikan konsesi kepada Palestina dengan cara yang tidak jelas: “Komitmen dari Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman dan mempertahankan opsi solusi dua negara.” Tuntutan lainnya adalah meminta komitmen dari Israel untuk tidak mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang merupakan permintaan UEA saat menandatangani perjanjian normalisasi dengan negara apartheid tersebut. Abu Dhabi telah mengakui bahwa normalisasi tidak menghentikan rencana pencaplokan.
Baca juga: Maroko Bangga Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2030
Israel tidak dapat berkomitmen untuk menghentikan pembangunan pemukiman, karena tujuan Zionisme, ideologi pendirinya, adalah Israel Raya. Sedangkan untuk paradigma dua negara, perluasan pemukiman yang ada telah membuat paradigma tersebut tidak berlaku lagi. Terlebih lagi, komunitas internasional telah menegur Israel selama beberapa dekade atas kedua isu tersebut, namun tidak ada hasilnya, karena narasi keamanannya lebih diutamakan di arena internasional, seperti halnya kemampuannya untuk bertindak tanpa hukuman. Memang, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB bulan lalu, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah menyebutkan perlunya menghentikan pembangunan pemukiman dan paradigma dua negara. Yang satu terus berlanjut, yang lain mati suri.
Secara ringkas, semua yang dituju oleh Partai Demokrat AS adalah retorika kosong sebagai konsesi untuk Palestina. Ketika pemerintahan Trump mempublikasikan “Kesepakatan Abad Ini” dan kompromi dua negara terpinggirkan sebagai akibat dari keputusan sepihak AS yang mempercepat ekspansi kolonial Israel, komunitas internasional menunggu saat dimana mereka dapat kembali menikmati diplomasi dua negara. Warisan perpisahan Trump – Perjanjian Abraham – dianggap oleh komunitas internasional sebagai sarana untuk menghidupkan kembali retorika dua negara. Sejak perjanjian normalisasi ditandatangani, retorika semacam itu hanya memperindah gambaran untuk Israel, meskipun Netanyahu telah menyatakan selama beberapa tahun bahwa tuntutan Palestina tidak lagi menjadi perhatian. Hal ini mungkin berarti bahwa sebuah negara Palestina yang merdeka dan layak seperti yang dibayangkan oleh paradigma dua negara tidak akan pernah terwujud. Pencaplokan secara de-facto oleh Israel terhadap wilayah-wilayah bersejarah Palestina telah terjadi, dan formalisasinya secara politis masih dapat dicapai meskipun hal itu merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Baca juga: Kedutaan Besar Afghanistan di India: Tetap Beroperasi di Tengah Penangguhan
Cemoohan juga terlihat jelas. Menurut Times of Israel, para pejabat senior Israel telah mengatakan kepada pemerintahan Biden bahwa “walikota Ramallah” – sebuah referensi sarkastik kepada pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas – tidak akan mempengaruhi perjanjian normalisasi dengan Arab Saudi. Hal itu benar, karena Abbas tidak dapat mempengaruhi apapun; posisinya sebagai pemimpin PA ditentukan oleh kebutuhan politik Israel, bukan legitimasi politik yang berasal dari para pemilih Palestina. Namun, komentar-komentar yang menghina seperti itu menggambarkan betapa tidak relevannya Palestina dalam perjanjian normalisasi. Hanya para penandatangan dan komunitas internasional yang mencoba berdiskusi secara munafik tentang relevansi dan keuntungan bagi Palestina, hanya untuk mengulangi peringatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan kedok konsesi. Fakta bahwa para politisi dapat lolos dengan pernyataan-pernyataan yang menyapu bersih tentang konsesi mengatakan banyak hal tentang seberapa besar penghinaan terhadap PA, serta memvalidasi pernyataan Netanyahu bahwa Palestina tidak lagi menjadi prioritas. (Memo/BL)
