Prancis, Islamicgeo.com – Surat kabar Prancis “Le Monde” tanggal 2 Oktober kemarin merilis sebuah laporan yang menyoroti masalah deportasi paksa terhadap hampir 750 warga Palestina sejak awal tahun karena pembongkaran rumah mereka yang diperintahkan oleh pendudukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem.
Baca juga: (tonton) Pemakaman bocah Palestina Rayyan yang tewas dikejar Pasukan Israel
Surat kabar itu mengatakan, dalam laporannya yang dimuat Arabi21 dan diterjemahkan redaksi Islamicgeo.com, bahwa pada tanggal 21 bulan lalu, tentara Israel menyerbu desa Badui Ein Samiya, timur laut Ramallah, di Tepi Barat tengah, untuk menghancurkan dua rumah di sana. Selain itu, sebuah sekolah di Ein Samiya, yang dibangun dengan bantuan Eropa dan dibuka untuk siswa pada Januari tahun ini, terancam akan dibongkar oleh keputusan pengadilan Israel yang dikeluarkan pada 10 Agustus, dengan dalih bahwa sekolah itu dibangun tanpa izin.
Dengan latar belakang ini, diplomat Eropa bergegas ke tempat kejadian untuk memprotes keputusan tersebut. “Pembongkaran yang terus berlangsung dan penggusuran di Area C dan Yerusalem Timur yang diduduki merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan harus dihentikan,” kata perwakilan Uni Eropa untuk Palestina, Sven Kon von Burgsdorff, dalam sebuah pernyataan, didampingi sekelompok perwakilan.
Surat kabar itu menyatakan bahwa tidak ada sanksi yang dikenakan kepada pendudukan Israel meskipun Israel terus melakukan penghancuran fasilitas umum yang pengerjaannya dibiayai oleh uang pembayar pajak Eropa. Antara November 2020 dan Juli 2021, desa Badui Khirbet Humsa, yang terletak di Lembah Yordan utara, menyaksikan tujuh pembongkaran yang dilakukan oleh tentara pendudukan.
Baca juga: 4 Orang gugur dalam agresi pendudukan di Jenin.. dan pemogokan di Tepi Barat (tonton)
Surat kabar itu mengutip Christopher Holt, Direktur Persatuan untuk Perlindungan Tepi Barat, sebuah koalisi lima LSM internasional yang menerima bantuan dari Uni Eropa, bahwa “Tentara Israel telah menghancurkan sekitar 200 bangunan dalam delapan bulan.” Akibat tindakan penghancuran yang tidak manusiawi ini, warga Palestina terpaksa mengungsi dan menetap di sebelah lokasi asli Khirbet Humsa.
Holt menambahkan bahwa antara 2017 dan 2021 terjadi peningkatan kerusakan properti setiap tahun. Sejak Januari, pendudukan telah menghancurkan lebih dari 650 bangunan yang menampung sekitar 750 warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem, mencatat bahwa lebih dari 13 persen pekerjaan konstruksi didanai oleh donor, yang sebagian besar berasal dari negara-negara Eropa.
Permintaan Kompensasi
Sejak tahun 2000, Uni Eropa telah menggelontorkan bantuan lebih dari €852 juta bantuan kemanusiaan kepada Palestina, sebagian membiayai kebutuhan yang dijamin oleh hukum internasional dan yang ditolak oleh Israel untuk dipenuhi. Negara-negara Eropa berjanji pada tahun 2014, dalam pertemuan Dewan Uni Eropa, untuk secara sistematis memprotes setiap kasus pembongkaran dan penyitaan yang mempengaruhi proyek-proyek yang didanai oleh Uni atau beberapa anggotanya, dan untuk mengadakan negosiasi dengan pihak Israel dan menuntut agar Israel membangun kembali atau membayar ganti rugi atas harta benda yang dimusnahkan atau disita dalam kondisi tidak tercapai penyelesaian.
Baca juga: Serangan dan penangkapan di Tepi Barat dan Yerusalem… dan penyerbuan Masjid Al-Aqsha
Pada akhir 2017, delapan negara anggota, termasuk Prancis, menuntut, atas inisiatif Belgia, untuk mengembalikan lebih dari 30.000 euro setelah penghancuran dan penyitaan peralatan produksi energi surya. Sejak itu, negara-negara Eropa telah biasa menuntut kompensasi tetapi tidak pernah berhasil.
Surat kabar itu melaporkan bahwa pengumuman Uni Eropa pada pertengahan Juli tahun ini untuk melanjutkan pertemuan tahunan Dewan Asosiasi dengan Israel mulai tanggal 3 bulan ini untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun mencerminkan kontradiksi wacana Eropa. Pemerintah pendudukan Israel saat ini, yang hampir meninggalkan pertemuan akibat pecahnya koalisi pada Juni tahun ini, mencatat rekor terburuk penghancuran dan pemindahan paksa penduduk.
Sementara itu, Alexandra Gerasimsikova, Penasihat Politik Timur Tengah di Aliansi Uni Eropa, mengatakan: “Uni Eropa telah mengakui bahwa kebijakannya sejauh ini belum membuahkan hasil, namun masih mengklaim bahwa pernyataan dan kunjungan diplomatik di lapangan dapat membantu.
Serangan kekerasan oleh pemukim
Pendudukan Israel membenarkan praktiknya dengan interpretasi yang berbeda dari hukum humaniter internasional. Mengenai hal ini, Andrea de Domenico, wakil direktur Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan organisasi kemanusiaan PBB, mengatakan: “Kami menganggap wilayah Palestina diduduki, sementara Israel menganggapnya sebagai wilayah yang disengketakan, dan mereka menggunakan undang-undang mereka sendiri yang tidak memenuhi standar hukum internasional.”
Baca juga: Malam Amarah Iran berlanjut.. Mahasiswa ditangkap dan sebuah universitas di Taheran dikepung
Unit Koordinasi Kegiatan Pemerintah Pendudukan Israel di Wilayah Palestina yang diduduki, unit yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan sipil di Tepi Barat dan Gaza, membenarkan pembongkaran sebagai penerapan sederhana dari undang-undang terhadap bangunan informal yang dibangun tanpa izin.
Menurut organisasi perdamaian anti-kolonial, pada tahun 2021 sepuluh izin bangunan dikeluarkan untuk warga Palestina, dibandingkan dengan 2.526 di pemukiman Israel yang berdekatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 80 persen pembongkaran dilakukan di daerah yang hanya beberapa mil jauhnya dari pemukiman Israel.
Menurut Domenico, sebagai akibat dari pembongkaran, tekanan yang didapatkan warga Palestina dari pemukim dan pasukan pendudukan, dan penggunaan kekuatan, lebih dari seratus orang Palestina telah tewas di Tepi Barat sejak awal tahun. Gerasimsikova percaya bahwa bantuan Eropa tetap penting, terutama karena dengan cara ini Uni Eropa membantu Palestina untuk tetap bertahan di tanah mereka.
Pada awal Juli tahun ini, sekitar 100 orang warga Palestina meninggalkan lingkungan Ras al-Tin dekat Ramallah, karena serangan pemukim dan penyitaan tentara Israel menjadi tak tertahankan. (Islamicgeo/Ans)
